topfm951.net Penanganan lahan kritis sumber daya air berbasis masyarakat (PLKSDA-BM) merupakan tugas pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk menigkatkan penanganan lahan kritis yang berujung pada kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dikatakan Ketua Bappeda Kabupaten Brebes Ir. Djoko Gunawan, MT mewakili Bupati Brebes H. Agung Widyantoro, SH, MSi dalam sosialisasi program penanggulangan lahan kritis sumber daya air berbasis masyarakat di aula Bappeda Brebes, Kamis (26/1).
“Tiga lokasi yang telah diverivikasi dan dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai lokasi penanganan lahan kritis adalah Desa Kamal Kecamatan Larangan, Desa Ciputih Kecamatan Salem dan Desa Adisana Kecamatan Bumiayu”, kata Ir. Djoko Gunawan.
Pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penambahan kas desa. Di beberapa daerah, pemanfaatan lahan kritis dengan ditanami tanaman yang bernilai ekonomi misalnya pohon durian yang dikelola pemerintah Desa dan masyarakat.
Menurut Ir. Djoko Gunawan, upaya pelaksanaan PLKSDA-BM di Kabupaten Brebes dilakukan melalui pendekatan Sosio-Eko_Hidraulik, yaitu upaya penanganan yang mengitegrasikan konsep-konsep social ekonomi, ekologi dan hidrologi dengan mengolaborasikan antara penanganan fisik dan noon fisik melalui beberapa kegiatan pembuatan Kebun Buah di ketiga lahan kritis tiga desa. Kabupaten Brebes baru mengalokasikan 20 hektar dari target 150 hektar.
Dalam kesempatan tersebut, Ir. Djoko Gunawan mengklarifikasi pungutan kepada tiap Kades agar dimasukkan dalam daftar alokasi anggaran desa dan membantah pungutan tersebut berasal darinya. “Ada yang mengantasnamakan saya untuk melakukan pungutan, hal itu tidak bisa dibenarkan, Kades tidak dipungut dana apapun”, sanggah Kepala Bappeda.
Acara sosialisasi dengan narasumber Ir. Tavip Rubiyanto, MT dari Kementerian Dalam Negeri dan Drs. Satrio Imam dari Bappeda Kota Semarang dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Brebes H. Asmawi Isa.
0 comments:
Posting Komentar