Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Brebes telah membentuk
Desa Pengawas dan Desa Anti Politik Uang. Sebanyak 6 desa yang sudah
dibentuk dan dalam pembinaan Bawaslu, sebagai percontohan bagi 292 desa
se Kabupaten Brebes.
Hal tersebut diungkapkan Bawaslu pada Konfrensi Pers yang digelar di aula Bawaslu Brebes, Rabu (18/12).
Dalam
konfrensi pers tersebut, Bawaslu menggandeng Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik (Dinkominfotik) Kabupaten Brebes untuk
menyiarkan secara langsung kegiatan tersebut lewat live Radio Singosari
FM Brebes dan Singosari TOP FM Paguyangan.
Acara yang dimulai
pukul 10.00 WIB itu mendapat respon baik dari masyarakat. Terbukti para
penelpon interaktif sudah mulai bergabung menanyakan seputar politik
uang. Dalam kesempatan tersebut, Komisioner Bawaslu Brebes yakni Yunus
Awaludin Zaman dan Rudi Raharjo menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan
penelpon. Salah satunya tentang janji kampanye yang membuat warga
bingung, apakah termasuk politik uang atau tidak.
"Kalau
terkait itu (pertanyaan) masuk dalam janji kampanye, maka tidak termasuk
politik uang. Karena si calon menjanjikan program yang akan
dilaksanakan setelah dia menjabat, itupun menggunakan anggaran yang
bersumber dari pemerintah," jelas Yunus.
Namun demikian, kata
Yunus, jika janji tersebut direalisasikan menggunakan anggaran pribadi,
itu masuk politik uang. "Contohnya jika si calon menjanjikan kalau
terpilih akan mendapatkan hadiah motor, itu masuk politik uang, apa lagi
memberi uang saat kampanye supaya memilih calon tertentu," ungkapnya.
Sementara,
Rudi Raharjo mengatakan Bawaslu sudah berusaha untuk memberikan
pendidikan anti politik uang kepada masyarakat. Salah satunya dengan
membentuk Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawas di 6 desa.
"Setelah
pemilu kemarin berakhir, kita terus berupaya memberikan pendidikan
politik kepada masyarakat. Sosialisasi tentang pengawasan dan anti
politik uang terus kita berikan kepada masyarakat," kata Rudi.
Menurut
Rudi, politik uang tidak akan terjadi jika tidak ada penerima. Jika
pemberi ada, namun penerima sudah paham tentang money politic, maka
tidak akan terjadi politik uang.
"Oleh karena itu, kami dari
Bawaslu terus mensosialisasikan politik yang bersih tanpa politik uang.
Kita siapkan untuk pemilu 2024 mendatang, agar hasil pemilu bisa lebih
baik," pungkas Rudi. (AA/WSD/TOPFM)
0 comments:
Posting Komentar